MENDUKUNG DESA SIAGA, HARAPAN KA UPTD PUSKESMAS MALLAWA

Kegiatan Upacara Hari Kesadaran yang digelar setiap tanggal 17 setiap bulan, dilingkup Pemerintah Kecamatan Mallawa, terasa semakin menampakkan nilai kualitatif selain kuantitatif. Upacara yang beberapa waktu lalu terasa mulai redup, sekarang mulai bangkit dengan kesadaran para PNS untuk hadir dan berpartisipasi. Hal ini mulai nampak setelah nahkoda Kecamatan Mallawa di kawal oleh A.Paranrengi, S.Sos. dan beberapa pimpinan UPTD yang mempunyai inovasi dan kreativitas dalam memajukan Kec. Mallawa.

Seperti halnya Upacara tanggal 18/04, dengan Pembina Upacara Hj. Erniwati,SKM. Yang juga Ka Unit UPTD Puskesmas Mallawa, dalam arahannya berkomitmen dan menghimbau kepada Petugas Puskesmas Mallawa untuk memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat, termasuk dalam menindaklanjuti program Bupati Maros seperti Jum’at Bersih untuk dijadikan sebagai rutinas dan budaya dalam hidup sehat & Bersih.

Pada kesempatan yang sama, Hj.Erniwati, SKM. Juga menghimbau kepada para aparat pemerintah Desa untuk saling bahu membahu dalam mensukseskan kegiatan-kegiatan Kesehatan termasuk program Desa Siaga, sebagaimana komitmen yang telah dibangun dalam Minlok Tribulanan yang digelar beberapa waktu lalu (editor)

JUAL BELI & BALIK NAMA SERTIFIKAT

PROSEDUR, DATA YANG DIPERLUKAN dan SYARAT-SYARATNYA

Dalam beberapa kesempatan , beberapa masyarakat menpertanyakan masalah tanah, dimana mereka menyatakan bahwa mereka akan melakukan balik nama sertifikat berdasarkan kwitansi lunas dari Penjual atas pembelian tanah dan/atau bangunan. Beberapa orang menganggap hanya dengan menggunakan kwitansi lunas tersebut mereka sudah dapat melakukan balik nama sertifikat tanah yang mereka beli.
Pada kenyataannya tidak semudah itu. Yang menjadi persoalan adalah jika si penjual sudah tidak bisa ditemui lagi atau sudah meninggal dunia, maka pembeli tersebut akan mengalami kesulitan dalam melakukan peralihan hak atas tanah dan bangunan dimaksud.
Pada prakteknya, untuk dapat melakukan balik nama (dalam hal ini peralihan hak) atas tanah dan/atau bangunan, harus dilakukan dengan cara tertentu, yaitu jual beli, hibah, tukar menukar, atau inbreng (pemasukan ke dalam suatu perusahaan). Pada kesempatan ini akan saya bahas mengenai peralihan hak dengan cara jual beli.

Jual beli merupakan proses peralihan hak yang sudah ada sejak jaman dahulu, dan biasanya diatur dalam hukum Adat, dengan prinsip: Terang dan Tunai. Terang artinya di lakukan di hadapan Pejabat Umum yang berwenang, dan Tunai artinya di bayarkan secara tunai. Jadi, apabila harga belum lunas, maka belum dapat dilakukan proses jual beli dimaksud. Dewasa ini, yang diberi wewenang untuk melaksanakan jual beli adalah Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang terdiri dari:
1.PPAT sementara –> adalah Camat yang diangkat sebagai PPAT untuk daerah –daerah terpencil
2.PPAT –> Notaris yang diangkat berdasarkan SK Kepala BPN untuk wilayah kerja tertentu

Data-data apa saja yang harus dilengkapi untuk proses Jual Beli & balik nama tersebut?
Dalam transaksi jual beli tanah dan/atau bangunan tersebut, biasanya PPAT yang bersangkutan akan meminta data-data standar, yang meliputi:
I. Data tanah, meliputi:
a.asli PBB 5 tahun terakhir berikut Surat Tanda Terima Setoran
(bukti bayarnya)
b.Asli sertifikat tanah (untuk pengecekan dan balik nama)
c.asli IMB (bila ada, dan untuk diserahkan pada Pembeli setelah
selesai proses AJB)
d.bukti pembayaran rekening listrik, telpon, air (bila ada)
e. Jika masih dibebani Hak Tanggungan (Hipotik), harus ada Surat
Roya dari Bank yang bersangkutan

Catatan: point a & b mutlak harus ada, tapi yang selanjutnya optional

II. Data Penjual & Pembeli (masing-masing) dengan kriteria
sebagai berikut:
a.Perorangan:
a.1. Copy KTP suami isteri
a.2. Copy Kartu keluarga dan Akta Nikah
a.3. Copy Keterangan WNI atau ganti nama (bila ada, untuk
WNI keturunan)
b.Perusahaan:
b.1. Copy KTP Direksi & komisaris yang mewakili
b.2. Copy Anggaran dasar lengkap berikut pengesahannya dari
Menteri kehakiman dan HAM RI
b.3. Rapat Umum Pemegang Saham PT untuk menjual atau Surat
Pernyataan Sebagian kecil asset

c.Dalam hal Suami/isteri atau kedua-duanya yang namanya
tercantum dalam sertifikat sudah meninggal dunia, maka yang
melakukan jual beli tersebut adalah Ahli Warisnya. Jadi, data-
data yang diperlukan adalah:

c.1. Surat Keterangan Waris
-Untuk pribumi: Surat Keterangan waris yang disaksikan dan
dibenarkan oleh Lurah yang dikuatkan oleh Camat
-Untuk WNI keturunan: Surat keterangan Waris dari Notaris
c.2. Copy KTP seluruh ahli waris
c.3. Copy Kartu keluarga dan Akta Nikah
c.4. Seluruh ahli waris harus hadir untuk tanda-tangan AJB, atau
Surat Persetujuan dan kuasa dari seluruh ahli waris kepada
salah seorang di antara mereka yang dilegalisir oleh Notaris
(dalam hal tidak bisa hadir)
c.5. bukti pembayaran BPHTB Waris (Pajak Ahli Waris), dimana
besarnya adalah 50% dari BPHTB jual beli setelah dikurangi
dengan Nilai tidak kena pajaknya.

Nilai tidak kena pajaknya tergantung dari lokasi tanah yang
bersangkutan.
Contoh Perhitungannya:
-NJOP Tanah sebesar Rp. 300juta, berlokasi di wilayah bekasi:
Nilai tidak kena pajaknya wilayah bekasi adalah sebesar Rp. 250jt. Jadi pajak yang harus di bayar =
{(Rp. 300jt – Rp. 250jt) X 5%} X 50%.
Jadi, apabila NJOP tanah tersebut di bawah Rp. 250jt, maka penerima waris tidak dikenakan BPHTB Waris (Pajak Waris)

Sebelum dilaksanakan jual beli, harus dilakukan:
1. Pengecekan keaslian dan keabsahan sertifikat tanah pada kantor
pertanahan yang berwenang
2. Para pihak harus melunasi pajak jual beli atas tanah dan
bangunan tersebut.
Dimana penghitungan pajaknya adalah sebagai berikut:
-Pajak Penjual (Pph) = NJOP/harga jual X 5 %
-Pajak Pembeli (BPHTB) =
{NJOP/harga jual – nilai tidak kena pajak} X 5%

Bagaimana Cara Mensertifikatkan Tanah Girik?

Sebelum kita membahas mengenai tata cara pensertifikatan tanah girik, saya merasa perlu untuk menjelaskan, apa itu tanah girik. Tanah girik adalah istilah populer dari tanah adat atau tanah-tanah lain yang belum di konversi menjadi salah satu tanah hak tertentu (Hak milik, hak guna bangunan, hak pakai, hak guna usaha) dan belum didaftarkan atau di sertifikat kan pada Kantor Pertanahan setempat. Sebutannya bisa bermacam2, antara lain: girik, petok D, rincik, ketitir, dll

Peralihan hak atas tanah girik tersebut biasanya dilakukan dari tangan ke tangan, dimana semula bisa berbentuk tanah yang sangat luas, dan kemudian di bagi2 atau dipecah2 menjadi beberapa bidang tanah yang lebih kecil. Peralihan hak atas tanah girik tersebut biasanya dilakukan di hadapan Lurah atau kepala desa. Namun demikian, banyak juga yang hanya dilakukan berdasarkan kepercayaan dari para pihak saja, sehingga tidak ada surat-surat apapun yang dapat digunakan untuk menelusui kepemilikannya.

Pensertifikatan tanah girik tersebut dalam istilah Hukum tanah disebut sebagai Pendaftaran Tanah Pertama kali . Pendaftaran tanah untuk pertama kalinya untuk TANAH GARAPAN, dalam prakteknya prosesnya dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Mendapatkan surat rekomendasi dari lurah/camat perihal tanah yang bersangkutan
2. Pembuatan surat tidak sengketa dari RT/RW/LURAH
3. Dilakukan tinjau lokasi dan pengukuran tanah oleh kantor pertanahan
4. Penerbitan Gambar Situasi baru
5. Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas tanah dan bangunan sesuai dengan luas yang tercantum dalam Gambar Situasi
6. Proses pertimbangan pada panitia A
7. Penerbitan SK Pemilikan tanah (SKPT)
8. Pembayaran Uang pemasukan ke negara (SPS)
9. Penerbitan Sertifikat tanah.



untuk proses pensertifikatan tanah tersebut hanya dapat dilakukan jika pada waktu

pengecekan di kantor kelurahan setempat dan kantor pertanahan terbukti bahwa tanah tersebut memang belum pernah disertifikatkan dan selama proses tersebut tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan (perihal pemilikan tanah tersebut). Apabila syarat-syarat tersebut terpenuhi, maka proses pensertifikatan dapat ditempuh dalam waktu sekitar 6 bulan sampai dengan 1 tahun.

HUTAN PRODUKSI TERBATAS DEPARTEMEN KEHUTANAN, DITOLAK MASYARAKAT MALLAWA

Kehadiran SK Menhut RI tahun 1982, tentang penunjukan sebagian besar wilayah Kec. Mallawa Kab. Maros masuk dalam kawasan Hutan Produksi terbatas, mendapat protes dari warga Mallawa pada umumnya. Setidaknya sekitar 50 warga dari beberapa Desa yang terdiri dari perwakilan tokoh masyarakat, pemuda dan agama menyalurkan aspirasinya di DPRD Maros (5/4/2011) dengan membawa misi penolakan terhadap SK yang dapat mempengaruhi tingkat kehidupan masyarakat.

Menurut perwakilan Masyarakat H.Ambo Asse penolakan tersebut didasari atas beberapa realitas yang dapat merugikan masyarakat, diantaranya adalah SK tersebut terbit tanpa persetujuan pemerintah setempat dan masyarakat, selain itu lokasi kawasan hutan sebahagian besar adalah tanah milik, tanah rincik dan memiliki SPPT sehingga dengan kondisi tersebut dapat dianggap sebagai perampasan atas hak masyarakat.

Pertemuan yang dipimpin langsung Ketua DPRD Kab. Maros, Hj.A.Ermawati Nadjamuddin dan beberapa pimpinan fraksi mengungkap beberapa fakta yang belum dipahami masyarakat luas, Bahwa SK yang terbit selama ini belum mempunyai kekuatan hukum sebelum adanya penetapan/pengukuhan yang harus melalui proses panjang dengan pengukuran tapal batas, bahwa SK yang terbit tahun 1982 menurut BPN telah ada HGU masyarakat sebelum SK tersebut, sehingga tdk dibenarkan adanya hak diatas hak, Jika SK tersebut ditetapkan maka 80% wilayah Mallawa masuk kawasan hutan dan sisa 20% untuk aktifitas dan pemukiman. Munculnya fakta tersebut, menguatkan tuntutan masyarakat untuk membatalkan SK menhut dan direspon besar oleh Anggota DPRD dan Kepala Dinas Kehutanan (editor)